DPR Tandingan Tuntut Keadilan Kursi DPR Yang Seimbang
DPR tandingan merupakan gagasan yang dikemukakan oleh para fraksi DPR dari koalisi Indonesia Hebat. Hal ini karena kursi pimpinan dan alat pelengkap di DPR dikuasai oleh Koalisi Merah Putih yang mendukung Prabowo Subianto. DPR yang digagas oleh Koalisi pihak Jokowi mengajukan pimpinan baru untuk mengisi kursi DPR. Mereka pun sudah menggelar rapat dan bahkan memparodikan rapat paripurna DPR pertama kali yang menuai kontroversi karena banyak hal yang tidak pantas dilakukan tetapi dilakukan, seperti membalik meja DPR.
Rapat pertama di ruang fraksi PDI Perjuangan
Saat hendak menggelar rapat pertama kali, DPR besutan Koalisi Indonesia Hebat ini tidak mendapatkan ruangan di DPR karena masih terkunci. Tak pelak, DPR tersebut menggunakan ruangan fraksi PDI Perjuangan yang sering disebut ruang KK2. Saat mengadakan rapat, ruangan KK2 dijaga oleh 10 penjaga. Rapat pun berjalan dengan baik bahkan sempat memparodikan apa yang terjadi dalam sidang paripurna pertama di DPR beberapa waktu lalu.
Pimpinan sementara rapat
Dalam rapat tersebut, bertindak sebagai ketua adalah Ida Fauziyah dari fraksi Partai kebangkitan Bangsa, kemudian duduk sebagai wakil ketua adalah Effendi Simbolon yang berasal dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Syaifulloh Tamliha dari fraksi partai persatuan pembangunan, Supriyadi dari fraksi NasDem dan Dossy Iskandar dari fraksi Partai Hanura. Kelima orang inilah yang memimpin rapat pertama dalam koalisi Indonesia Hebat di kantor KK2 Fraksi PDI Perjuangan.
Alasan pembentukan
DPR tandingan digagas karena DPR yang gagal mengesahkan penetapan partai fraksi PPP secara sepihak. Sebagaimana diketahui, dalam rapat penentuan pimpinan komisi, para anggota DPR koalisi merah putih tidak menunggu KIH yang memang belum menyerahkan nama. Mereka mengambil keputusan secara sepihak sehingga dianggap hanya mewakili keinginan atau aspirasi kelompok tertentu. Dari 64 kursi pemimpin dan 15 kursi badan kelengkapan, sebenarnya pihak DPR dari KIH hanya meminta 15 kursi saja. Namun sayang, semua kursi yang ada di DPR tersebut disapu bersih oleh DPR dari Koalisi Merah Putih.
Saat ditanya tentang hal ini, wakil ketua DPR mengatakan kalau pengambilan keputusan dilakukan agar pemerintah yang sekarang segera berjalan. Sebab tanpa alat kelengkapan, pemerintah belum bisa berjalan secara efektif. Di samping itu, anggaran dan undang-undang juga tidak bisa ditetapkan.
Sementara pihak DPR dari KIH masih bersikukuh untuk mendapatkan jatah karena merasa terpasung haknya karena tidak tergabung dalam komisi apa pun. Ahmad Basarah sempat mengungkapkan bahwa yang diinginkan adalah adanya keseimbangan antara susunan komposisi pimpinan agar komunikasi politik dapat berjalan dengan baik.
Pendapat
Menurut saya, perilaku yang tergambar jelas dari Dewan terhormat yang mewakili rakyat merupakan perilaku yang jauh dari prinsip demokrasi yang mengutamakan saling mengemukakan pendapat untuk mencapai tujuan yang sama yaitu memajukan Indonesia. Yang terlihat disini adalah sifat keegoisan dan sifat ingin menguasai untuk dirinya dan kelompoknya sendiri bahkan perilaku yang tak pantas ini disaksikan oleh rakyat Indonesia yang menyaksikan lewat media massa.
Sikap sikap yang terlihat jelas adalah seperti walkout saat rapat bahkan menggulingkan meja saat rapat berlangsung mencerminkan karakter wakil rakyat saat ini. Rakyat Indonesia tentunya sangat kecewa atas perilaku tersebut. Harapan untuk menyejahterakan mereka melalui wakil wakil terpilih ini pun mulai memudar akibat saling ‘sikut’ antara dua koalisi yang saling berebut kekuasaan untuk menguasai Indonesia.
Untuk itu, perbedaan pendapat antar golongan atau partai yang menggerakkan roda pemerintahan Indonesia ini haruslah menjadi tolak ukur agar dapat disatukan hingga politik pemerintahan yang terjadi saat ini menjadi semakin baik dikemudian hari dan tidak ada lagi perpecahan antar penguasa negeri ini yang membuat politik Indonesia semakin rusak.
