Kondisi politik di Indonesia saat ini sangat buruk. Hal ini disebabkan oleh penurunan politik Indonesia tidak sehat. Banyak politisi di negeri ini yang terlibat dalam kasus korupsi. Sebenarnya, apa yang dibutuhkan bukanlah popularitas tetapi kinerja yang optimal yang dapat membangun Indonesia yang sangat baik politik.
Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat, antara lain, membentuk proses pengambilan keputusan, terutama di negara bagian. Kebanyakan orang tahu Indonesia politik Indonesia yang kotor karena ada banyak hal yang membuat politik kotor. Hal ini membuat negara kita semakin terpuruk.
Mengurai Masalah Politik Di Indonesia
Dengan kekuasaan negara di tengah-tengah dari seluruh rakyat Indonesia yang multi-budaya, otoritas politik harus tidak hanya menyederhanakan masalah melalui praktek politik jargon seperti: bentuk integrasi, keragaman dan hegemonik kekuasaan feodal. Bahkan, seperti itu atau tidak, tuntutan perubahan bangsa yang beragam di Indonesia, akan terus menjadi kebutuhan politik yang sulit bagi kita untuk mengandung. Dalam perspektif seperti itu, adalah tepat, kita butuhkan sekarang adalah model kekuasaan Indonesia yang cerdas, dalam arti mampu melihat ancaman potensial.
Masalahnya adalah, model demokrasi yang menekankan kesadaran pluralitas, menjadi semangat berbasis egalitarianisme-isi prasyarat dan sangat kompleks. Dengan kata lain, jika kita akan mempertahankan konsepsi politik negara dalam bentuk wacana integratif atau kita mengubahnya menjadi bentuk negara-pluralisti seperti yang kita merenungkan feredartif bentuk negara. Pada tingkat tersebut yang, di masa depan ketika kita benar-benar memasuki perubahan bahwa "kita tidak mengenal". Dalam konteks ini, klaim bahwa Indonesia adalah budaya kekerasan (budaya kekerasan) adalah klaim politik yang dapat digunakan untuk membenarkan kembalinya penguasa yang otoriter dan kekerasan negara berikutnya.
Apalagi jika kita melihat keragaman budaya, sebagai modal sosial, maka kita melihat bahwa hetrogenitas ia menawarkan jalur baru hari yang akan datang akan memberikan alternatif cara reformasi politik di Indonesia. Meski begitu, di bawah bias interpretasi penuh semangat yang demokratis dan pluralistik pembaharuan adalah pilihan yang sangat sulit untuk hidup di negara ini. Langkah-langkah untuk mengetahui, meskipun sulit untuk mengatakan, mengapa dan bagaimana demokrasi adalah jalan curam untuk sebuah prasyarat perubahan, kita dapat menafsirkan kembali peristiwa perubahan semua sebagai bagian integral untuk terus melakukan yang buruk untuk membangun kembali, catatan panjang kegagalan bangsa ini mencari bentuk yang paling ideal. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa ramah, sopan, halus dan lembut mungkin akan hanya menjadi kenangan masa lalu. Indonesia kenangan perdamaian, akan menjadi bagian integral lanjutan dari harapan mayoritas bangsa kita.
Pendapat:
Dalam kehidupan politik saat ini terdapat masalah hukum yang membuat perpolitikan Indonesia tidak stabil dan tumbuh tidak sehat. Masalah hukum itu dapat dijadikan bargaining politik bagi siapapun pelaku politik negeri ini. Budaya yang tidak sehat inilah yang membuat pertentangan politik di Indonesia semakin tidak berkualitas. Hal inilah yang membuat kontrapoduktif dalam bangsa ini.
Budaya buruk politik ini selain tidak berkualitas juga dapat membuat bangsa ini hanya didominasi pertentangan tidak cerdas pada topik tidak berkualitas yang menutupi pikiran membangun bangsa.
Masalah politik di Indonesia erat hubungannya dengan masalah-masalah penegakan supremasi hukum yang lemah karena feodalisme lembaga-lembaga hukum terhadap pemegang kekuasaan. Hal ini juga dipicu oleh masalah ekonomi partai maupun kepentingan golongan. Kepentingan kelompok atau golongan ini merusak kebebasan berpolitik didalam pemerintahan.
Politik Indonesia saat ini semakin memanas setelah dua kubu yang berseteru untuk mendapatkan kekuasaan di negeri ini mendapat posisinya masing – masing. Kubu pemenang pemilu mendapat posisi yang mengatur pemerintahan sedangkan kubu yang kalah mendapatkan posisi yang memutuskan aturan pemerintahan yang dibuat.
Hal ini akan menimbulkan penggulingan kekuasaan oleh kubu yang berposisi sebagai pengadil aturan yang dibuat oleh pemerintah. Politik yang terjadi saat ini tidak hanya berimbas kepada jalannya pemerintahan, tetapi berimbas kepada masyarakat yang menginginkan keadilan dalam politik yang tidak hanya dinikmati oleh penguasa saja.
Selain itu, penguasa negeri ini yang dimaksudkan adalah para pejabat hanya mengikuti apa kata golongan atau partai yang mengusungnya menjadi seorang pejabat. Jika semua pejabat tersebut mengikuti perkataan golongan atau pertainya, sudah pasti akan terjadi perselisihan hingga masyarakat hanya bisa melihat perilaku pejabat mereka yang mereka beri amanah untuk mengayomi dan menyejahterakan mereka bertindak tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan.
Untuk itu, perbedaan pendapat antar golongan atau partai yang menggerakkan roda pemerintahan Indonesia ini haruslah menjadi tolak ukur agar dapat disatukan hingga politik pemerintahan yang terjadi saat ini menjadi semakin baik dikemudian hari dan tidak ada lagi perpecahan antar penguasa negeri ini yang membuat politik Indonesia semakin rusak.
Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat, antara lain, membentuk proses pengambilan keputusan, terutama di negara bagian. Kebanyakan orang tahu Indonesia politik Indonesia yang kotor karena ada banyak hal yang membuat politik kotor. Hal ini membuat negara kita semakin terpuruk.
Mengurai Masalah Politik Di Indonesia
Dengan kekuasaan negara di tengah-tengah dari seluruh rakyat Indonesia yang multi-budaya, otoritas politik harus tidak hanya menyederhanakan masalah melalui praktek politik jargon seperti: bentuk integrasi, keragaman dan hegemonik kekuasaan feodal. Bahkan, seperti itu atau tidak, tuntutan perubahan bangsa yang beragam di Indonesia, akan terus menjadi kebutuhan politik yang sulit bagi kita untuk mengandung. Dalam perspektif seperti itu, adalah tepat, kita butuhkan sekarang adalah model kekuasaan Indonesia yang cerdas, dalam arti mampu melihat ancaman potensial.
Masalahnya adalah, model demokrasi yang menekankan kesadaran pluralitas, menjadi semangat berbasis egalitarianisme-isi prasyarat dan sangat kompleks. Dengan kata lain, jika kita akan mempertahankan konsepsi politik negara dalam bentuk wacana integratif atau kita mengubahnya menjadi bentuk negara-pluralisti seperti yang kita merenungkan feredartif bentuk negara. Pada tingkat tersebut yang, di masa depan ketika kita benar-benar memasuki perubahan bahwa "kita tidak mengenal". Dalam konteks ini, klaim bahwa Indonesia adalah budaya kekerasan (budaya kekerasan) adalah klaim politik yang dapat digunakan untuk membenarkan kembalinya penguasa yang otoriter dan kekerasan negara berikutnya.
Apalagi jika kita melihat keragaman budaya, sebagai modal sosial, maka kita melihat bahwa hetrogenitas ia menawarkan jalur baru hari yang akan datang akan memberikan alternatif cara reformasi politik di Indonesia. Meski begitu, di bawah bias interpretasi penuh semangat yang demokratis dan pluralistik pembaharuan adalah pilihan yang sangat sulit untuk hidup di negara ini. Langkah-langkah untuk mengetahui, meskipun sulit untuk mengatakan, mengapa dan bagaimana demokrasi adalah jalan curam untuk sebuah prasyarat perubahan, kita dapat menafsirkan kembali peristiwa perubahan semua sebagai bagian integral untuk terus melakukan yang buruk untuk membangun kembali, catatan panjang kegagalan bangsa ini mencari bentuk yang paling ideal. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa ramah, sopan, halus dan lembut mungkin akan hanya menjadi kenangan masa lalu. Indonesia kenangan perdamaian, akan menjadi bagian integral lanjutan dari harapan mayoritas bangsa kita.
Pendapat:
Dalam kehidupan politik saat ini terdapat masalah hukum yang membuat perpolitikan Indonesia tidak stabil dan tumbuh tidak sehat. Masalah hukum itu dapat dijadikan bargaining politik bagi siapapun pelaku politik negeri ini. Budaya yang tidak sehat inilah yang membuat pertentangan politik di Indonesia semakin tidak berkualitas. Hal inilah yang membuat kontrapoduktif dalam bangsa ini.
Budaya buruk politik ini selain tidak berkualitas juga dapat membuat bangsa ini hanya didominasi pertentangan tidak cerdas pada topik tidak berkualitas yang menutupi pikiran membangun bangsa.
Masalah politik di Indonesia erat hubungannya dengan masalah-masalah penegakan supremasi hukum yang lemah karena feodalisme lembaga-lembaga hukum terhadap pemegang kekuasaan. Hal ini juga dipicu oleh masalah ekonomi partai maupun kepentingan golongan. Kepentingan kelompok atau golongan ini merusak kebebasan berpolitik didalam pemerintahan.
Politik Indonesia saat ini semakin memanas setelah dua kubu yang berseteru untuk mendapatkan kekuasaan di negeri ini mendapat posisinya masing – masing. Kubu pemenang pemilu mendapat posisi yang mengatur pemerintahan sedangkan kubu yang kalah mendapatkan posisi yang memutuskan aturan pemerintahan yang dibuat.
Hal ini akan menimbulkan penggulingan kekuasaan oleh kubu yang berposisi sebagai pengadil aturan yang dibuat oleh pemerintah. Politik yang terjadi saat ini tidak hanya berimbas kepada jalannya pemerintahan, tetapi berimbas kepada masyarakat yang menginginkan keadilan dalam politik yang tidak hanya dinikmati oleh penguasa saja.
Selain itu, penguasa negeri ini yang dimaksudkan adalah para pejabat hanya mengikuti apa kata golongan atau partai yang mengusungnya menjadi seorang pejabat. Jika semua pejabat tersebut mengikuti perkataan golongan atau pertainya, sudah pasti akan terjadi perselisihan hingga masyarakat hanya bisa melihat perilaku pejabat mereka yang mereka beri amanah untuk mengayomi dan menyejahterakan mereka bertindak tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan.
Untuk itu, perbedaan pendapat antar golongan atau partai yang menggerakkan roda pemerintahan Indonesia ini haruslah menjadi tolak ukur agar dapat disatukan hingga politik pemerintahan yang terjadi saat ini menjadi semakin baik dikemudian hari dan tidak ada lagi perpecahan antar penguasa negeri ini yang membuat politik Indonesia semakin rusak.
